Presiden Prabowo Subianto baru saja menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan ini menegaskan kiprah panjang Deden dalam birokrasi pemerintahan di Banten.
Karir Birokrasi Deden Apriandhi di Pemerintahan Banten
Deden Apriandhi, lahir di Kabupaten Pandeglang pada 28 April 1975, mengawali kariernya di bidang pemerintahan setelah lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 1999. Ia memulai pengabdiannya di Pemprov Jawa Barat sebelum pindah ke Pemprov Banten setelah daerah ini resmi terbentuk.
Pada 2003, Deden memulai karir di Banten sebagai Kasubag Kerjasama Luar Negeri di Biro Pemerintahan. Kemudian, pada 2007, ia menjabat Kepala Seksi Sarana Eksplorasi di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
Jabatan Strategis di Berbagai Dinas Provinsi Banten
Setahun berikutnya, Deden menjabat Kasie Penyaluran Minat dan Bakat Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada 2011, dia naik menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di dinas yang sama.
Karirnya semakin berkembang ketika pada 2013 ia berpindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Tahun 2015, Deden dipercaya memimpin Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Banten.
Memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga hingga Sekretaris DPRD
Pada 2017, Deden diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Banten. Dalam periode ini, Deden juga diberi tugas tambahan sebagai Plt Kepala Kesbangpol, Plt Kepala Bapenda, dan akhirnya Plh Sekda Banten sejak Mei 2025.
Kehidupan Pribadi dan Laporan Kekayaan
Deden merupakan putra dari H Maman Rizal, Guru Besar sekaligus Ketua Umum Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) Provinsi Banten. Selain berkarir di birokrasi, Deden aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan di Banten.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru pada 6 Februari 2024, Deden melaporkan total kekayaan sebesar Rp 7,75 miliar, menunjukkan transparansi dan integritas dalam jabatan publik yang diembannya.